Recall atau Menarik Kembali Kini ada di Peraturan Menteri Perhubungan RI Pasal 79 No 33 tahun 2018

Hello Bro n Sis, Recall atau Menarik Kembali Kini ada di Peraturan Menteri Perhubungan RI Pasal 79 No 33 tahun 2018. kata kata ini terkadang di pergunakanoleh pesaing untuk melakukan kampanye negatif akan produk atau barang hasil produksi, dalam hal ini kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4. www.3835group.com

Adanya Recall ini tentu saja wujud pabrikan selaku pembuat kendaraan terhadap keselamatan pengendara atas produk yang telah di produksi, jika ada hal hal yang berpotensi atau kurang baik bahasa kekiniannya cacat produksi, maka pabrikan memberikan perbaikan.

Pasal 79 Peraturan Menteri Perhubungan no 33 tahun 2018

Sebelum peraturan dari Menteri Perhubungan ini berlaku, pemerintah hanya bergantung pada undang undang no mer 8 tahun 1999, dalam undang undang ini membahas tentang perlindungan konsumen. Konsumen dalam ruang lingkup luas, bukan semata mata kendaraan, jadi pabrikan yang memang memiliki perhatian yang melakukan recall.

Di tahun 2018 Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 33 tahun 2018 mengganti keputusan menteri nomer KM 9 tahun 2004 berisikan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Khusus untuk REcall atau Menarik kembali kendaraan yang terdapat cacat produksi tertuang dalam pasal 79 ayat 6. 

Berikut Pasal 79 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomer 33 tahun 2018
  1. Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan. 
  2. Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Cacat desain; atau b. Kesalahan produksi. 
  3. Terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan. 
  4. Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal. 
  5. Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri. 
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Recall atau Menarik Kembali Kini ada di Peraturan Menteri Perhubungan RI Pasal 79 No 33 tahun 2018, Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan ini kini sudah jelas perlindungan Pembeli atau pemilik kendaraandi Indonesia, Jika sama sama sadar pastinya perusahaan dan pembeli sama sama untung, jangan ada dusta di antara pembeli dan penjual. 

0 Response to "Recall atau Menarik Kembali Kini ada di Peraturan Menteri Perhubungan RI Pasal 79 No 33 tahun 2018"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel